Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, hanya kendaraan listrik yang nantinya bisa beroperasi di kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN). Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto menjelaskan konsep IKN didorong untuk menjadi kota yang berkelanjutan, sehat, produktif, efisien, inovatif dan ramah lingkungan.
Dengan demikian dorongan menuju nol emisi di kawasan inti IKN mutlak diperlukan. Namun, bukan berarti kendaraan berbahan bakar fosil dilarang begitu saja. “Kendaraan berbahan bakar fosil tetap ada tapi dalam radius tertentu, tapi daerah itu harus nol emisi,” ujarnya usai acara Forum Transportasi Berkelanjutan 2022 di Bali International Convention Center, Jumat (21/10/2022).
Kendaraan berbahan bakar minyak dalam kondisi tertentu tetap dapat digunakan di sekitar area IKN seperti di area sekitar IKN seperti di Balikpapan, Samarinda, Kutai dan Paser.
Dari segi moda transportasi umum, rencananya yang dibangun di IKN juga akan memiliki konsep yang canggih dan modern. Misalnya MRT, LRT, kereta hingga bus listrik. “Semuanya sudah dipelajari. Semua sudah lengkap, tapi implementasinya yang mana yang dibangun dulu, kewenangannya Ketua IKN, kita tinggal pelajari saja,” terangnya.
Sementara terkait pembangunan infrastruktur lebih lanjut, Kementerian Perhubungan harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Karena infrastrukturnya harus dibangun dulu. Termasuk soal anggaran, Soeharto enggan menjelaskan lebih detail. Bahkan kini, DKI Jakarta sebagai daerah dengan sistem transportasi terintegrasi tercanggih di Indonesia membagikan beberapa kiat sukses yang telah diterapkannya.
Menurut Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Yayat Sudrajat, tantangan terbesar yang dihadapi DKI Jakarta adalah mengubah kebijakan dasar pengelolaan transportasi dari car oriented menjadi transit oriented. Untuk menyiasatinya, reformasi yang dilakukan dibuat dalam bentuk hirarki dimana fasilitas pejalan kaki menjadi prioritas utama.
Kemudian disusul fasilitas untuk pengendara sepeda, dan moda transportasi umum yang lebih baik. Penggunaan pribadi juga diberikan insentif agar pengguna dapat beralih ke angkutan umum melalui skema penerapan ganjil genap, serta ke depan electronic road pricing (ERP).
“Kunci utama kesuksesan kami di Jakarta adalah adanya kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Tahun ini kami menargetkan pengadaan hingga 100 bus listrik agar transportasi di Jakarta lebih sustainable ,” ujarnya.